Pemkab Tak Persulit Ijin investor
Untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dikabupaten Rembang, Pemkab Rembang melalui Kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) menegaskan tidak mempersulit permohonan ijin investasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rembang, H Abdul Hafidz saat membuka rapat koordinasi pemkab Rembang dengan pelaku usaha di sanggar budaya komplek rumah dinas bupati, pekan lalu.
"Tidak ada alasan bagi Pemkab untuk mempersulit perijinan kecuali kalau ijin melanggar dari ketentuan," katanya.
Menurutnya, dukungan investasi salah satunya diwujudkan Pemkab Rembang dalam pembangunan Pelabuhan Umum Nasional (PUN) di Kecamatan Sluke.
"Komitmen Pemkab Rembang dan pemerintah provinsi adalah secepatnya mendorong PUN tahun 2012 segera bisa dioperasionalkan meskipun masih ada kekurangan dan kendala," tambahnya.
Ia menambahkan, salah satu peran pemerintah terhadap keberadaan investor adalah dengan melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
"Hal ini perlu dilakukan karena gambaran sukses investasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya persetujuan/perijinan yang telah diterbitkan, melainkan lebih kepada besarnya realisasi yang dilaksanakan atas perijinan atau persetujuan tersebut."
Wabup mencontohkan, tercatat sampai Nopember 2011 khusus untuk PT Holimina jaya yang bergerak di sektor perikanan mengalami pertumbuhan realisasi investasi sebesar Rp 35 milyar naik menjadi Rp 46,5 Milyar, dengan penyerapan tenaga kerja dari 241 orang, meningkat menjadi 416 orang.
Sedangkan PT PDI Tresno yang bergerak disektor industri rokok mengalami pertumbuhan realisasi investasi sebesar Rp 20,6 Milyar naik menjadi Rp 77 milyar dengan penyerapan tenaga kerja sejumlah 650 orang meningkat menjadi 1.146 orang.
Untung mendorong pertumbuhan investasi di Rembang, Pemkab setempat saat ini fokus pada pengelolaan Potensi pertambangan, kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha. (Rom)
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rembang, H Abdul Hafidz saat membuka rapat koordinasi pemkab Rembang dengan pelaku usaha di sanggar budaya komplek rumah dinas bupati, pekan lalu.
"Tidak ada alasan bagi Pemkab untuk mempersulit perijinan kecuali kalau ijin melanggar dari ketentuan," katanya.
Menurutnya, dukungan investasi salah satunya diwujudkan Pemkab Rembang dalam pembangunan Pelabuhan Umum Nasional (PUN) di Kecamatan Sluke.
"Komitmen Pemkab Rembang dan pemerintah provinsi adalah secepatnya mendorong PUN tahun 2012 segera bisa dioperasionalkan meskipun masih ada kekurangan dan kendala," tambahnya.
Ia menambahkan, salah satu peran pemerintah terhadap keberadaan investor adalah dengan melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
"Hal ini perlu dilakukan karena gambaran sukses investasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya persetujuan/perijinan yang telah diterbitkan, melainkan lebih kepada besarnya realisasi yang dilaksanakan atas perijinan atau persetujuan tersebut."
Wabup mencontohkan, tercatat sampai Nopember 2011 khusus untuk PT Holimina jaya yang bergerak di sektor perikanan mengalami pertumbuhan realisasi investasi sebesar Rp 35 milyar naik menjadi Rp 46,5 Milyar, dengan penyerapan tenaga kerja dari 241 orang, meningkat menjadi 416 orang.
Sedangkan PT PDI Tresno yang bergerak disektor industri rokok mengalami pertumbuhan realisasi investasi sebesar Rp 20,6 Milyar naik menjadi Rp 77 milyar dengan penyerapan tenaga kerja sejumlah 650 orang meningkat menjadi 1.146 orang.
Untung mendorong pertumbuhan investasi di Rembang, Pemkab setempat saat ini fokus pada pengelolaan Potensi pertambangan, kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha. (Rom)
Comments
Post a Comment