kangtarom.blogspot.com

Pemerintah Kabupaten Rembang memperoleh penghargaan Program Keluarga Harapan atau PKH Award dari Kementerian Sosial RI. Penghargaan tersebut diberikan atas keseriuan Pemkab Rembang dalam memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga sangat miskin melalui dana sharing yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan PKH di Tahun 2012. Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang, Drs H Waluyo MM, mengatakan, kepastian perolehan award tersebut diketahui saat Rakornas Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah Tengah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial – Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 3 hingg 5 April 2012 di Yogyakarta silam. "Dana sharing Kabupaten Rembang termasuk yang tertinggi di Indonesia dan dipergunakan untuk beberapa hal yang terkait langsung dengan pelaksanaan PKH sehingga pelaksanaan PKH di Kabupaten Rembang lancar," terangnya.             Ia menambahkan, PKH merupakan program bantuan sosia

Wakil Bupati Rembang, H Abdul Hafidz meminta kepada segenap jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Rembang harus siap dan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk memajukan daerahnya. Hal tersebut disampaikannya saat acara pengambilan sumpah dan janji kepada 300 PNS dilingkungan Pemkab Rembang di Pendopo Museum RA Kartini, Kamis (27/4) . "Jangan justru sebaliknya menjadi provokator dengan menjelek-jelekkan pemerintah, karena hal tersebut tidak pantas dilakukan bagi seorang PNS," tegasnya. Lebih lanjut dikatakannyai, apabila ada kebijakan dari pemerintah yang kurang tepat,  jajaran PNS bisa menyampiakannya melalui forum pimpinan agar bisa ditindaklajuti. "Dengan harapan  kebijakan pemerintah bisa menjadi tepat. Dan apabila kurang sempurna bisa disempurnakan," tambahnya.   Sebaliknya, tambahnya lagi, seorang PNS jangan justru mengolok-olok keburukan pemerintah, karena langkah tersebut salah besar. "Hal ini  bisa dikomunikasikan  memalui

Kapolres Rembang, AKBP Adhy Fandy Ariyanto mengajak insan pers di Kabupaten Rembang untuk turut serta menjaga kondisufitas Kabupaten Rembang yang selama ini terjaga baik. Ajakan tersebut disampaikaannya pada kegiatan bersama yang dilakukan jajaran Polres Rembang dengan para kuli tinta dalam acara yang bertajuk kembangkan kemitraan Polri dan insan pers guna menciptakan rasa aman pada masyarakat di aula Mapolres setempat, beberapa waktu lalu (27/3). "Rasa aman itu tidak muncul dengan sendirinya. Keadaan aman harus diciptakan bersama, bukan hanya oleh aparat kepolisian tapi oleh setiap anggota masyarakat termasuk insan media. Karenanya, kami mengajak kepada semua komponen masyarakat serta para pelaku media untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Rembang sehingga masyarakat merasa aman dalam melakukan aktivitas masing-masing dan tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan," katanya. Ia menambahkan, untuk meringankan tugas aparat kepolisisan pihaknya berharap kepada i

Puluhan petani tebu Kabupaten Rembang mengikuti study banding ke perkebunan tebu intensif, Perkebunan dan Dagang Gambar, Desa Gambar, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar milik Ibris Sugar Holding Company, 17-20 April, yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang. Rombongan dipimpin Wakil Bupati Rembang, H Abdul Hafidz, didampingi  kepala SKPD terkait.             Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang, Suratmin, mengatakan, study banding bertujuan untuk mengadopsi ilmu dan teknik bididaya tebu secara intensif yang telah dikembangkan oleh Ibris Sugar Holding Company pada lahan seluar 400 Ha di Desa Gambar, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. "Diharapkan petani tebu di Rembang dapat meniru pola budidaya tanaman tebu secara intensif sehingga produktivitas tebu dapat meningkat," katanya, Kamis (19/4) di kantornya. ia menambahkan, dengan pola intensif meliputi teknik budidaya, pemeberian pupuk berimbang serta pemilihan varietas unggul, produktivitas tebu

Pemerintah Kabupaten Rembang memperoleh penghargaan Program Keluarga Harapan atau PKH Award dari Kementerian Sosial RI. Penghargaan tersebut diberikan atas keseriuan Pemkab Rembang dalam memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga sangat miskin melalui dana sharing yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan PKH di Tahun 2012. Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang, Drs H Waluyo MM, mengatakan, kepastian perolehan award tersebut diketahui saat Rakornas Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah Tengah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial – Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 3 hingg 5 April 2012 di Yogyakarta silam. "Dana sharing Kabupaten Rembang termasuk yang tertinggi di Indonesia dan dipergunakan untuk beberapa hal yang terkait langsung dengan pelaksanaan PKH sehingga pelaksanaan PKH di Kabupaten Rembang lancar," terangnya.             Ia menambahkan, PKH merupakan program bantuan sosial kepada

Wakil Bupati Rembang, H Abdul Hafidz meminta kepada segenap jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Rembang harus siap dan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk memajukan daerahnya. Hal tersebut disampaikannya saat acara pengambilan sumpah dan janji kepada 300 PNS dilingkungan Pemkab Rembang di Pendopo Museum RA Kartini, Kamis (27/4) . "Jangan justru sebaliknya menjadi provokator dengan menjelek-jelekkan pemerintah, karena hal tersebut tidak pantas dilakukan bagi seorang PNS," tegasnya. Lebih lanjut dikatakannyai, apabila ada kebijakan dari pemerintah yang kurang tepat,  jajaran PNS bisa menyampiakannya melalui forum pimpinan agar bisa ditindaklajuti. "Dengan harapan  kebijakan pemerintah bisa menjadi tepat. Dan apabila kurang sempurna bisa disempurnakan," tambahnya.   Sebaliknya, tambahnya lagi, seorang PNS jangan justru mengolok-olok keburukan pemerintah, karena langkah tersebut salah besar. "Hal ini  bisa dikomunikasikan  memalui

Kapolres Rembang, AKBP Adhy Fandy Ariyanto mengajak insan pers di Kabupaten Rembang untuk turut serta menjaga kondisufitas Kabupaten Rembang yang selama ini terjaga baik. Ajakan tersebut disampaikaannya pada kegiatan bersama yang dilakukan jajaran Polres Rembang dengan para kuli tinta dalam acara yang bertajuk kembangkan kemitraan Polri dan insan pers guna menciptakan rasa aman pada masyarakat di aula Mapolres setempat, beberapa waktu lalu (27/3). "Rasa aman itu tidak muncul dengan sendirinya. Keadaan aman harus diciptakan bersama, bukan hanya oleh aparat kepolisian tapi oleh setiap anggota masyarakat termasuk insan media. Karenanya, kami mengajak kepada semua komponen masyarakat serta para pelaku media untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah Kabupaten Rembang sehingga masyarakat merasa aman dalam melakukan aktivitas masing-masing dan tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan," katanya. Ia menambahkan, untuk meringankan tugas aparat kepolisisan pihaknya berharap kepada i

Puluhan petani tebu Kabupaten Rembang mengikuti study banding ke perkebunan tebu intensif, Perkebunan dan Dagang Gambar, Desa Gambar, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar milik Ibris Sugar Holding Company, 17-20 April, yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang. Rombongan dipimpin Wakil Bupati Rembang, H Abdul Hafidz, didampingi  kepala SKPD terkait.             Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang, Suratmin, mengatakan, study banding bertujuan untuk mengadopsi ilmu dan teknik bididaya tebu secara intensif yang telah dikembangkan oleh Ibris Sugar Holding Company pada lahan seluar 400 Ha di Desa Gambar, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. "Diharapkan petani tebu di Rembang dapat meniru pola budidaya tanaman tebu secara intensif sehingga produktivitas tebu dapat meningkat," katanya, Kamis (19/4) di kantornya. ia menambahkan, dengan pola intensif meliputi teknik budidaya, pemeberian pupuk berimbang serta pemilihan varietas unggul, produktivitas

Kawasan sentra usaha di Kabupaten Rembang, selain memenuhi perijinan yang berlaku juga harus memperhatikan AMDAL Lalulintas. Demikian dikatakan Kasat Lantas Polres Rembang, AKP Dudi Pramudia terkait kesemrawutan laulintas di sejumlah kawasan usaha di Kabupaten Rembang. "Bangunan yang terlalu menjorok hingga tepi trotoar dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan karena tidak tersedianya area parkir. Pada temapat usaha, ketiadaan area parkir akan membuat pengunjung memarkir kendaraannya di bahu jalan raya secara acak. Dan ini akan menimbulkan kesemrawutan tersendiri," katanya. Ia mencontohkan salah satu bangunan ruko yang berada di Jalan Pemuda Rembang. Menurutnya, bangunan baru yang berdiri terlalu mepet ke jalan, sehingga tidak tersedia lokasi untuk parkir. "Dampaknya, pemilik kendaraan bermotor yang datang dipastikan parkir di bahu jalan raya sekitar dan menyebabkan adanya penumpukan kendaraan sehingga mengurangi lebar jalan dan menggangu kenyamanan pengguna jalan. Ter

Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang mengaku berat jika ditugaskan untuk menyalurkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang rencananya akan digulirkan pemerintah  sebagai imbas kenaikan BBM pada April mendatang. Pasalnya, beberapa pengalaman pahit saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada 2008 silam masih menghantui mereka. Saat itu, penyaluran BLT kerap memicu ketegangan antar warga. Kecemburuan sosial antara penerima dan masyarakat yang tidak mendapatkan, menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat yang berujung pada sikap mengkambing hitamkan aparat desa karena dianggap tidak adil dalam menentukan rumah tangga sasaran (RTS) penerima. Sekretaris Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) Kabupaten Rembang, Budi Purwanto mengatakan program BLSM yang mirip dengan BLT sangat sensitif bagi masyarakat karena rawan membenturkan antara perangkat desa dengan masyarakat. "Apalagi kriteria keluarga miskin sangat sulit ditentukan karena tingka

Sebagian petani di Desa Rukem Kecamatan Sulang memilih boro kerja menjadi buruh pemanen padi ke luar daerah sambil menantikan datangnya musim panen padi di kampung sendiri. Hal itu mereka lakukan lantaran minimnya lapangan pekerjaan sambilan yang ada di daerahnya. Demikian dikatakan Basyuni (35), Warga Desa Rukem Kecamatan Sulang. "Hampir setiap tahun, ini dilakukan oleh petani di sini. Mereka mencari pendapatan tambahan untuk menghidupi keluarganya sambil menanti tanaman padi mereka menguning. Saat tanaman padi di kampungnya siap panen, mereka kembali pulang untuk memanennya atau menjadi buruh panen bagi tetangganya," katanya, pekan lalu. Pada saat tanaman padi memasuki masa pembuahan (berbulir), tambahnya, otomatis intensitas perawatan yang dilakukan petani menjadi berkurang sehingga banyak waktu luang. "Dan itu dimanfaatkan oleh mereka dengan boro kerja menjadi buruh pemanen padi ke luar daerah. Sedangkan perawatan tanaman padi di kampungnya dilakukan oleh istri atau

Sejumlah persiapan terkait pelaksanakan program kartu tanpa penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Rembang yang dijadwlakan mulai dilaunching pada minggu ke dua bulan April terus dilakukan. Sejumlah peralatan penunjang telah dikirim oleh pemerintah pusat ke kecamatan-kecamatan untuk segera dilakukan pemasangan. "Sejumlah peralatan penunjang telah diterima oleh pihak kecamatan. Dipastikan sebelum April, semua peralatan sudah terpasang dan siap dioperasikan karena pada minggu ke dua bulan April program e-KTP akan kita laksanakan," kata Drs Sodiq, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Rembang, Kamis (8/3), di ruang kerjanya. Ia mengaku, beberapa kendala yang dihadapi antara lain droping peralatan ke masing-masing kecamatan yang tidak serentak. "Akibatnya, pemasangan peralatan pun juga tidak bisa serentak sehingga berdampak pada kesiapan sistim operasi," tambahnya. Meski demikian, ia optimis sebelum April semua kesiapan peralatan ya

Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Sedan segera memiliki gedung sendiri yang cukup representatif. Saat ini, pengerjaan pembangunan gedung tersebut telah mencapai 80%. Ketua UPK Kecamatan Sedan Ulil Abshor mengatakan, pembangunan gedung tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja UPK dalam melaksanakan program. "Selama ini, kita ngontrak bangunan warga untuk dijadikan kontor. Diharapkan dengan memiliki gedung sendiri nantinya, kinerja dapat ditingkatkan dan peran serta masyarakat juga meningkat," katanya, Rabu (14/3). Ia menambahkan, pembangunan gedung baru tersebut sumber dananya berasal dari dana surplus tahun 2009 hingga 2011. "Pembangunan gedung senilai Rp329, 5 juta ini berasal darai dana surplus sejak tahun 2009 hingga 2011. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas 319 meter persegi yang kita beli pada tahun 2009 seharga Rp130 juta," tambahnya. Dijadwalkan, pembangunan gedung akan selesai pada akhir Maret. "Saat ini pengerjaannya telah mem

Minimnya ketersediaan anggaran, membuat pelatihan konseling bagi orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dilakukan oleh lembaga terkait kurang optimal. Akibatnya, banyak keluarga pengampu anak berkebutuhan khusus tidak tersentuh kegiatan konseling yang sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi beban persoalan yang mendera mereka. Demikian dikatakan Rusmiati, Kepala Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada kantor Pemberdayaan Mayarakat, Perempuan dan Keluarga berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang, Senin (5/3), di ruang kerjanya. "Selama ini, pandangan negative dari lingkungan terhadap ABK dan keluarganya merupakan tantangan terbesar selain kecacatan yang disandang oleh ABK itu sendiri dan dampaknya dirasakan langsung oleh yang bersangkutan beserta keluarganya. Karenanya, mereka sudah sepatutnya mendapatkan bimbingan konseling untuk mengurangi beban yang ditanggung," katanya. Hanya saja, tambahnya, minimnya anggaran mengakibatkan tidak semua kelua

Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Kabupaten Rembang melakukan monitorong, evaluasi  (monev) dan penilaian kepada pelaku PNPM di 13 Kecamatan. Menurut Sutarwi, Ketua Pokja RBM Kabupaten Rembang, kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi kinerja para pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Kabupaten Rembang sekaligus untuk mengintventarisir permasalahan yang dihadapi mereka di lapangan. "Ini merupakan salah satu upaya Pokja RBM untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku PNPM di lapangan. Untuk itu, kami  memberikan reward kepada yang terbaik dan akan melakukan pembinaan kepada yang masih kurang optimal," katanya, Jumat (16/3). Ia menambahkan, kegiatan monev dan penialian dilakukan selama dua hari pada Rabu hingga Kamis (14-15/3) dengan melibatkan fasilitator PNPM tingkat kabupaten dan satuan kerja pengampu PNPM. "Kami telah menerjunkan tiga tim. Masing-masing tim terdiri dari lima orang. Mereka secara marato

Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah pada awal April  mendatang, membuat sejumlah awak angkutan umum bersiap untuk menaikkan tarif penumpang  secara sepihak tanpa menunggu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terlebih dahulu. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab. Rembang, Suyono mengatakan perubahan tarif angkutan harus melalui prosedur yang benar. "Kenaikan tarif angkutan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh awak angkutan karena ada mekanismenya. Organisasi Angkutan Darat (Organda) lebih dulu menyampaikan usulan, kemudian dibahas bersama dengan pihak terkait, untuk menentukan batas atas dan batas bawah," katanya, pekan lalu. Ia menegaskan, tindakan spekulasi dengan menaikkan tarif penumpang secara sepihak, sebelum harga BBM naik akan semakin membebani masyarakat. "Karenanya, kami menghimbau agara awak angkutan jangan serta merta menaikkan tarif sebelum ada kebijakan resmi pemerintah," tegasnya. Ia menga

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberlakukan pemerintah per 1 April mendatang membuat nelayan resah. Pasalnya, kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga-harga lainnya yang berujung pada naiknya biaya perbekalan melaut. Bandi, nelayan tradisional asal Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang mengatakan, kenaikan BBM dipastikan akan memicu naiknya biaya perbekalan hingga 80%. "Ini akan menyulitkan nelayan di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini," tegasnya. Agar tetap bisa melaut, ia mengaku harus pandai-pandai mengatur pengeluaran dengan melakukan efisisensi perbekalan. "Karena biaya operasional bertambah, sementara hasil tangkapan ikan terkadang tak seimbang dengan biaya melaut maka perbekalan yang kita bawa pun hanya seperlunya saja. Ini untuk meneken biaya agar tidak rugi," katanya. Ia menambahkan, saat ini biaya melaut selama satu minggu mencapai Rp1,5 juta rupiah. "Jika nanti harga BBM naik, semua kebutuhan ikut naik. Dipastikan

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya  Perda nomor 16 tahun 2011 tentang parkir berlangganan, pemerintah kabupaten setempat memberlakukan parkir berlangganan bagi semua jenis kendaraan dinas alias kendaraan plat merah di wilayah kerjanya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar ikut serta mesukseskan pemberlakuan perda tersebut. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Rembang, Suyono mengatakan, Pemkab Rembang ingin permulaan perda yang mengatur parkir berlangganan dilaksanakan tingkat internal. "Dengan pemberlakuan parkir berlangganan untuk motor dan mobil dinas diharapkan masyarakat segera tergugah dan dapat segera berpartisipasi untuk mengikutinya," tambahnya. Lebih lanjut Suyono menegaskan, sebelumnya pihaknya telah mensosialisasikan parkir berlangganan untuk kendaraan dinas plat merah, mengacu penjelasan pasal 8 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya parkir kendaraan bermotor di tepi jal

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang menyelenggarakan pelatihan teknik pengolahan bahan baku pakan ternak kepada Ketua Kelompok Tani Ternak dan perorangan pelaku penggemukan ternak sapi, Selasa (21/3).  Pelatihan bertujuan agar petani peternak mampu mengolah bahan baku pakan ternak yang melimpah secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak sendiri sehingga tidak lagi mendatangkan pakan ternak dari luar daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang, Suratmin, mengatakan, potensi peternakan di Kabupaten Rembang cukup menggembirakan  karena ketersediaan bahan baku pakan ternak yang sangat melimpah. "Bahan baku pakan ternak di Rembang jumlahnya sangat banyak. Ini sangat menunjang kegiatan penggemukan ternak baik oleh perseorangan maupun kelompok. Tinggal bagaimana potensi yang ada dapat dikembangkan secara swadaya untuk mencukupi kebutuhan," katanya. Disebutkannya, populasi ternak s

Sembilan dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang, tercatat memiliki jumlah penduduk wajib KTP di atas 30.000 jiwa. Kecamatan Rembang Kota tercatat memiliki jumlah penduduk wajib KTP paling bayak di kabupaten ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Rembang, Kecamatan Rembang Kota terdapat 67.625 jiwa yang wajib KTP. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding Kecamatan Kragan dan Sarang yang jumlah wajib KTP mencapai 49.482 jiwa dan 47.583 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah wajib KTP paling sedikit adalah Kecamatan Gunem yang hanya 19.365 jiwa. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding Kecamatan Bulu yang mencapai 21.715 wajib KTP dan Kecamatan Pancur sejumlah23.262 wajib KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Rembang, Drs Sodiq mengatakan, data yang dikeluarkannya merupakan estimasi data wajib KTP terbaru terkait akan segera dilaksanakannya program Kartu Tanda penduduk elektronik (e-K

Kawasan sentra usaha di Kabupaten Rembang, selain memenuhi perijinan yang berlaku juga harus memperhatikan AMDAL Lalulintas. Demikian dikatakan Kasat Lantas Polres Rembang, AKP Dudi Pramudia terkait kesemrawutan laulintas di sejumlah kawasan usaha di Kabupaten Rembang. "Bangunan yang terlalu menjorok hingga tepi trotoar dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan karena tidak tersedianya area parkir. Pada temapat usaha, ketiadaan area parkir akan membuat pengunjung memarkir kendaraannya di bahu jalan raya secara acak. Dan ini akan menimbulkan kesemrawutan tersendiri," katanya. Ia mencontohkan salah satu bangunan ruko yang berada di Jalan Pemuda Rembang. Menurutnya, bangunan baru yang berdiri terlalu mepet ke jalan, sehingga tidak tersedia lokasi untuk parkir. "Dampaknya, pemilik kendaraan bermotor yang datang dipastikan parkir di bahu jalan raya sekitar dan menyebabkan adanya penumpukan kendaraan sehingga mengurangi lebar jalan dan menggangu kenyamanan pengguna jalan. Ter

Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang mengaku berat jika ditugaskan untuk menyalurkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang rencananya akan digulirkan pemerintah  sebagai imbas kenaikan BBM pada April mendatang. Pasalnya, beberapa pengalaman pahit saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada 2008 silam masih menghantui mereka. Saat itu, penyaluran BLT kerap memicu ketegangan antar warga. Kecemburuan sosial antara penerima dan masyarakat yang tidak mendapatkan, menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat yang berujung pada sikap mengkambing hitamkan aparat desa karena dianggap tidak adil dalam menentukan rumah tangga sasaran (RTS) penerima. Sekretaris Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) Kabupaten Rembang, Budi Purwanto mengatakan program BLSM yang mirip dengan BLT sangat sensitif bagi masyarakat karena rawan membenturkan antara perangkat desa dengan masyarakat. "Apalagi kriteria keluarga miskin sangat sulit ditentukan karena tingka

Sebagian petani di Desa Rukem Kecamatan Sulang memilih boro kerja menjadi buruh pemanen padi ke luar daerah sambil menantikan datangnya musim panen padi di kampung sendiri. Hal itu mereka lakukan lantaran minimnya lapangan pekerjaan sambilan yang ada di daerahnya. Demikian dikatakan Basyuni (35), Warga Desa Rukem Kecamatan Sulang. "Hampir setiap tahun, ini dilakukan oleh petani di sini. Mereka mencari pendapatan tambahan untuk menghidupi keluarganya sambil menanti tanaman padi mereka menguning. Saat tanaman padi di kampungnya siap panen, mereka kembali pulang untuk memanennya atau menjadi buruh panen bagi tetangganya," katanya, pekan lalu. Pada saat tanaman padi memasuki masa pembuahan (berbulir), tambahnya, otomatis intensitas perawatan yang dilakukan petani menjadi berkurang sehingga banyak waktu luang. "Dan itu dimanfaatkan oleh mereka dengan boro kerja menjadi buruh pemanen padi ke luar daerah. Sedangkan perawatan tanaman padi di kampungnya dilakukan oleh istri atau

Sejumlah persiapan terkait pelaksanakan program kartu tanpa penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Rembang yang dijadwlakan mulai dilaunching pada minggu ke dua bulan April terus dilakukan. Sejumlah peralatan penunjang telah dikirim oleh pemerintah pusat ke kecamatan-kecamatan untuk segera dilakukan pemasangan. "Sejumlah peralatan penunjang telah diterima oleh pihak kecamatan. Dipastikan sebelum April, semua peralatan sudah terpasang dan siap dioperasikan karena pada minggu ke dua bulan April program e-KTP akan kita laksanakan," kata Drs Sodiq, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Rembang, Kamis (8/3), di ruang kerjanya. Ia mengaku, beberapa kendala yang dihadapi antara lain droping peralatan ke masing-masing kecamatan yang tidak serentak. "Akibatnya, pemasangan peralatan pun juga tidak bisa serentak sehingga berdampak pada kesiapan sistim operasi," tambahnya. Meski demikian, ia optimis sebelum April semua kesiapan peralatan ya

Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Sedan segera memiliki gedung sendiri yang cukup representatif. Saat ini, pengerjaan pembangunan gedung tersebut telah mencapai 80%. Ketua UPK Kecamatan Sedan Ulil Abshor mengatakan, pembangunan gedung tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja UPK dalam melaksanakan program. "Selama ini, kita ngontrak bangunan warga untuk dijadikan kontor. Diharapkan dengan memiliki gedung sendiri nantinya, kinerja dapat ditingkatkan dan peran serta masyarakat juga meningkat," katanya, Rabu (14/3). Ia menambahkan, pembangunan gedung baru tersebut sumber dananya berasal dari dana surplus tahun 2009 hingga 2011. "Pembangunan gedung senilai Rp329, 5 juta ini berasal darai dana surplus sejak tahun 2009 hingga 2011. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas 319 meter persegi yang kita beli pada tahun 2009 seharga Rp130 juta," tambahnya. Dijadwalkan, pembangunan gedung akan selesai pada akhir Maret. "Saat ini pengerjaannya telah mem

Minimnya ketersediaan anggaran, membuat pelatihan konseling bagi orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dilakukan oleh lembaga terkait kurang optimal. Akibatnya, banyak keluarga pengampu anak berkebutuhan khusus tidak tersentuh kegiatan konseling yang sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi beban persoalan yang mendera mereka. Demikian dikatakan Rusmiati, Kepala Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada kantor Pemberdayaan Mayarakat, Perempuan dan Keluarga berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang, Senin (5/3), di ruang kerjanya. "Selama ini, pandangan negative dari lingkungan terhadap ABK dan keluarganya merupakan tantangan terbesar selain kecacatan yang disandang oleh ABK itu sendiri dan dampaknya dirasakan langsung oleh yang bersangkutan beserta keluarganya. Karenanya, mereka sudah sepatutnya mendapatkan bimbingan konseling untuk mengurangi beban yang ditanggung," katanya. Hanya saja, tambahnya, minimnya anggaran mengakibatkan tidak semua kelua

Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Kabupaten Rembang melakukan monitorong, evaluasi  (monev) dan penilaian kepada pelaku PNPM di 13 Kecamatan. Menurut Sutarwi, Ketua Pokja RBM Kabupaten Rembang, kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi kinerja para pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Kabupaten Rembang sekaligus untuk mengintventarisir permasalahan yang dihadapi mereka di lapangan. "Ini merupakan salah satu upaya Pokja RBM untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku PNPM di lapangan. Untuk itu, kami  memberikan reward kepada yang terbaik dan akan melakukan pembinaan kepada yang masih kurang optimal," katanya, Jumat (16/3). Ia menambahkan, kegiatan monev dan penialian dilakukan selama dua hari pada Rabu hingga Kamis (14-15/3) dengan melibatkan fasilitator PNPM tingkat kabupaten dan satuan kerja pengampu PNPM. "Kami telah menerjunkan tiga tim. Masing-masing tim terdiri dari lima orang. Mereka secara marato

Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah pada awal April  mendatang, membuat sejumlah awak angkutan umum bersiap untuk menaikkan tarif penumpang  secara sepihak tanpa menunggu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terlebih dahulu. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab. Rembang, Suyono mengatakan perubahan tarif angkutan harus melalui prosedur yang benar. "Kenaikan tarif angkutan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh awak angkutan karena ada mekanismenya. Organisasi Angkutan Darat (Organda) lebih dulu menyampaikan usulan, kemudian dibahas bersama dengan pihak terkait, untuk menentukan batas atas dan batas bawah," katanya, pekan lalu. Ia menegaskan, tindakan spekulasi dengan menaikkan tarif penumpang secara sepihak, sebelum harga BBM naik akan semakin membebani masyarakat. "Karenanya, kami menghimbau agara awak angkutan jangan serta merta menaikkan tarif sebelum ada kebijakan resmi pemerintah," tegasnya. Ia menga

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberlakukan pemerintah per 1 April mendatang membuat nelayan resah. Pasalnya, kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga-harga lainnya yang berujung pada naiknya biaya perbekalan melaut. Bandi, nelayan tradisional asal Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang mengatakan, kenaikan BBM dipastikan akan memicu naiknya biaya perbekalan hingga 80%. "Ini akan menyulitkan nelayan di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini," tegasnya. Agar tetap bisa melaut, ia mengaku harus pandai-pandai mengatur pengeluaran dengan melakukan efisisensi perbekalan. "Karena biaya operasional bertambah, sementara hasil tangkapan ikan terkadang tak seimbang dengan biaya melaut maka perbekalan yang kita bawa pun hanya seperlunya saja. Ini untuk meneken biaya agar tidak rugi," katanya. Ia menambahkan, saat ini biaya melaut selama satu minggu mencapai Rp1,5 juta rupiah. "Jika nanti harga BBM naik, semua kebutuhan ikut naik. Dipastikan

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya  Perda nomor 16 tahun 2011 tentang parkir berlangganan, pemerintah kabupaten setempat memberlakukan parkir berlangganan bagi semua jenis kendaraan dinas alias kendaraan plat merah di wilayah kerjanya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar ikut serta mesukseskan pemberlakuan perda tersebut. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Rembang, Suyono mengatakan, Pemkab Rembang ingin permulaan perda yang mengatur parkir berlangganan dilaksanakan tingkat internal. "Dengan pemberlakuan parkir berlangganan untuk motor dan mobil dinas diharapkan masyarakat segera tergugah dan dapat segera berpartisipasi untuk mengikutinya," tambahnya. Lebih lanjut Suyono menegaskan, sebelumnya pihaknya telah mensosialisasikan parkir berlangganan untuk kendaraan dinas plat merah, mengacu penjelasan pasal 8 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya parkir kendaraan bermotor di tepi jal

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang menyelenggarakan pelatihan teknik pengolahan bahan baku pakan ternak kepada Ketua Kelompok Tani Ternak dan perorangan pelaku penggemukan ternak sapi, Selasa (21/3).  Pelatihan bertujuan agar petani peternak mampu mengolah bahan baku pakan ternak yang melimpah secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak sendiri sehingga tidak lagi mendatangkan pakan ternak dari luar daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang, Suratmin, mengatakan, potensi peternakan di Kabupaten Rembang cukup menggembirakan  karena ketersediaan bahan baku pakan ternak yang sangat melimpah. "Bahan baku pakan ternak di Rembang jumlahnya sangat banyak. Ini sangat menunjang kegiatan penggemukan ternak baik oleh perseorangan maupun kelompok. Tinggal bagaimana potensi yang ada dapat dikembangkan secara swadaya untuk mencukupi kebutuhan," katanya. Disebutkannya, populasi ternak s

Sembilan dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang, tercatat memiliki jumlah penduduk wajib KTP di atas 30.000 jiwa. Kecamatan Rembang Kota tercatat memiliki jumlah penduduk wajib KTP paling bayak di kabupaten ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Rembang, Kecamatan Rembang Kota terdapat 67.625 jiwa yang wajib KTP. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding Kecamatan Kragan dan Sarang yang jumlah wajib KTP mencapai 49.482 jiwa dan 47.583 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah wajib KTP paling sedikit adalah Kecamatan Gunem yang hanya 19.365 jiwa. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding Kecamatan Bulu yang mencapai 21.715 wajib KTP dan Kecamatan Pancur sejumlah23.262 wajib KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Rembang, Drs Sodiq mengatakan, data yang dikeluarkannya merupakan estimasi data wajib KTP terbaru terkait akan segera dilaksanakannya program Kartu Tanda penduduk elektronik (e-K