Pelabuhan Sluke Segera Dioperasikan
Pelabuhan Umum Nasional (PUN) Sluke segera akan dioperasionalkan pada Pebruari mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rembang H Abdul Hafidz seusai membuka pembekalan teknis dan pelatihan kewirausahaan pegawai negeri sipil (PNS)) yang akan purna tugas, di Sanggar Budaya, Rabu (18/1).
"Pebruari mendatang, meski secara darurat pelabuhan umum nasional Sluke akan segera dioperasionalkan. Saat ini pihak pengembang terus menyelesaikan pengerjaan terkait hal itu," katanya.
Ia menambahkan, meski pengerjaan belum selesai seratus persen, pengoperasionalan pelabuhan tersebut tetap akan dilakukan karena adanya permintaan dan keinginan dari pengguna jasa yang hendak memanfaatkan pelabuhan tersebut.
"Setelah melakukan pertimbangan mendalam, pemerintah daerah memberikan ijin dengan kesepakatan perjanjian. Sehingga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, resiko ditanggung oleh penguna jasa yang bersangkutan," tambahnya.
Dijelaskannya, reklamasi pengelolaan PUN selama ini dilakukan oleh Pihak ke tiga. Sedangkan sumber dana dari APBN dialokasikan untuk pembuatan jety.
Selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PUN. Tahun pertama sekitar 10 milyar, Tahun ke dua mendapatkan 30 milyar dan tahun ini mendapatkan sekitar 10 Milyar.
Menurutnya, Apabila PUN sudah beroperasi dan ijin sudah keluar, dipastikan akan mmapu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Rembang. (Rom)
"Pebruari mendatang, meski secara darurat pelabuhan umum nasional Sluke akan segera dioperasionalkan. Saat ini pihak pengembang terus menyelesaikan pengerjaan terkait hal itu," katanya.
Ia menambahkan, meski pengerjaan belum selesai seratus persen, pengoperasionalan pelabuhan tersebut tetap akan dilakukan karena adanya permintaan dan keinginan dari pengguna jasa yang hendak memanfaatkan pelabuhan tersebut.
"Setelah melakukan pertimbangan mendalam, pemerintah daerah memberikan ijin dengan kesepakatan perjanjian. Sehingga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, resiko ditanggung oleh penguna jasa yang bersangkutan," tambahnya.
Dijelaskannya, reklamasi pengelolaan PUN selama ini dilakukan oleh Pihak ke tiga. Sedangkan sumber dana dari APBN dialokasikan untuk pembuatan jety.
Selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PUN. Tahun pertama sekitar 10 milyar, Tahun ke dua mendapatkan 30 milyar dan tahun ini mendapatkan sekitar 10 Milyar.
Menurutnya, Apabila PUN sudah beroperasi dan ijin sudah keluar, dipastikan akan mmapu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Rembang. (Rom)
Comments
Post a Comment